Projo Pindah dari Jokowi ke Prabowo, Pengamat Sebut Relawan Bisa Diperjualbelikan: Ideologinya Fulus

TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat politik Selamat Ginting melihat kehadiran relawan belakangan ini membebani demokrasi.

Seperti diketahui, dunia politik Indonesia sedang ramai dengan manuver kelompok relawan Presiden ke-7 RI, Jokowi, Projo, yang sedang beralih ke Gerindra.

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengumumkan akan bergabung dengan partai besutan Prabowo Subianto.

Budi Arie bahkan akan mengbah logo Projo yang semula bergambar siluet Jokowi.

Pemaknaan Projo sebagai akronim Pro Jokowi yang sempat digaungkan pun kini dibantahnya sendiri.

Selamat menilai, relawan menjelma kelompok massa yang seperti partai politik namun minus ideologi.

Relawan, dengan jumlah orang yang banyak pun andal dalam memberi dukungan elektabilitas, terutama saat Pemilu.

"Jadi indeks demokrasi menurun karena itu tadi politik personal dan relawan menyingkirkan ee politik ideologis dan institusional. Jadi salah satu ee yang membuat indeks demokrasi turun ya ini keberadaan relawan. Keberadaan relawan enggak ada ideologi-ideologi politik lagi," ujar Selamat di podcast Abraham Samad SPEAK UP, Youtube @abrahamsamadspeakup, tayang (11/11/2025).

Dengan fleksibilitas tanpa ideologi, kelompok relawan menjadi taktis digunakan mendulang elektabilitas dan popularitas.

Namun, menurut Selamat, tingkah laku relawan yang hanya menjadi basis suara membuat demokrasi tidak sehat.

"Dengan kata lain relawan adalah alat mobilisasi yang cepat karena ada di mana-mana, tapi bukan fondasi demokrasi yang sehat," ujarnya.

Tanpa ideologi dan dasar yang jelas enteng berpindah dukungan, bagi Selamat, kelompok relawan bisa diperjualbelikan.

"Relawan itu ternyata bisa diperjual belikan," ujar Selamat.

"Benar-benar enggak punya ideologi. Ideologinya adalah fulus ya gitu," pungkasnya.

Ubah Logo Projo

Pada Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta pada Sabtu (1/11/2025) lalu, Budi Arie menyatakan akan mengganti logo Projo.