Kontroversi Anggaran DKI Jakarta
Sebut Anies Baswedan Gubernur Amatiran & Alergi Transparansi, William Aditya Beberkan Alasannya
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana lantang menyebut Anies Baswedan sebagai gubernur yang amatiran.
Penulis: Rr Dewi Kartika H | Editor: Rr Dewi Kartika H
lihat foto
Bahkan, politisi muda ini bersedia mempertaruhkan jabatannya.
"Saya siap menjalani prosesnya. Demi transparansi anggaran, saya siap mempertaruhkan jabatan saya," ucap William saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/11/2019).
Politisi 23 tahun ini memastikan akan hadir jika dipanggil oleh Badan Kehormatan DPRD.
"Iya (pasti saya hadir)," kata dia.
• Pria yang Ancam Penggal Jokowi Didakwa Makar, Pengacara Tak Terima & Beberkan Ini: Hanya Spontanitas
Terancam Dipecat
Wiliam Aditya Sarana terancam dipecat dari jabatannya sebagai anggota dewan setelah dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi.
Ia menyebut, bila William terbukti bersalah maka sejumlah sanksi telah menunggunya.
"Sanksi bisa teguran lisan, teguran tertulis, dan bisa juga pemberhentian kalau jenis pelanggarannya luar biasa," ucapnya, Selasa (5/11/2019).
• Bocorkan Perbedaan Sikap Mahfud MD ke Jokowi & Media Soal Perppu KPK, Azyumardi Azra Hela Napas
Dijelaskan Achmad, nantinya sanksi yang dikeluarkan oleh Badan Kehormatan akan dipertimbangkan secara matang.
Ia pun berharap, William bisa lolos dari jeratan sanksi yang akan menjeratnya atas perkara yang dihadapi.
"Saya berharap tidak ada teguran. Tapi kalau demi menjaga nama baik kita ya mestinya harus hati-hati. Dalam demokrasi pun tetap saja ada batasannya," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
• Lihat Kemesraan Gading Marten & Juria, Ivan Gunawan: Siapa Lagi Itu Perempuan yang Mau Diboongin
Terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan William lantaran dianggap memojokan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ia menyebut, eksekutif dan legislatif merupakan mitra kerja.
Sehingga bila ada kesalahan yang dilakukan oleh eksekutif, sebaiknya legislatif menegurkan dengan cara lebih tertutup.
"Kalau ada kekeliruan, Gubernur katakan-lah keliru, kan kita bisa telepon, datang, bisa ingatkan," kata Achmad Nawawi. ( TribunJakarta.com/Kompas.com)
