Breaking News:

UMR

Simak Peringkat UMP atau UMK Jabodetabek, UMK Kota Bogor Paling Rendah, UMK Bekasi Paling Tinggi

Simak rincian upah minimum regional ( UMR) atau upah minimum provinsi ( UMP) maupun Upah minimum kabupaten/kota ( UMK) untuk wilayah Jabodetabek 2021.

Editor: Suharno
Kompas.com/Nurwahidah
Ilustrasi upah minimum regional ( UMR) atau upah minimum provinsi ( UMP) maupun Upah minimum kabupaten/kota ( UMK) untuk wilayah Jabodetabek tahun 2021. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Simak rincian upah minimum regional ( UMR) atau upah minimum provinsi ( UMP) maupun Upah minimum kabupaten/kota ( UMK) untuk wilayah Jabodetabek tahun 2021.

Untuk upah minimum regional ( UMR) atau upah minimum provinsi ( UMP) maupun Upah minimum kabupaten/kota ( UMK) tahun 2022 di Jabodetabek sedang digodok pemerintah.

Di wilayah Jabodetabek, upah minimum regional ( UMR) atau upah minimum provinsi ( UMP) maupun Upah minimum kabupaten/kota ( UMK) sangat bervariasi meski jaraknya berdekatan.

Hal ini karena wilayah Jabodetabek terdiri dari tiga provinsi yang membawahinya seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Baca juga: UMR Tahun 2022 Bakal Naik? Simak Daerah dengan Nilai UMP Maupun UMK Tertinggi di Indonesia

Misalnya untuk UMK Kota Tangerang maupun UMK Kabupaten Tangerang harus mengacu juga kepada UMP Banten.

Lalu untuk UMK Kota Bogor, UMK Kabupaten Bogor, UMK Kota Depok, UMK Kota Bekasi dan UMK Kabupaten Bekasi mengacu juga ke UMP Jawa Barat.

Kemudian rincian upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta pada tahun 2021 ditetapkan mengalami kenaikan (UMR Jakarta 2021) yakni sebesar Rp 4.416.186 per bulan.

Meski menetapkan kenaikan UMP Jakarta 2021 (UMR Jakarta 2021) menjadi Rp 4,4 juta, pelaku usaha diperkenankan untuk tak mengikuti ketentuan dengan sejumlah syarat.

Baca juga: BKN akan Mendiskualifikasi Peserta Seleksi CASN atau CPNS yang Terbukti Sebarkan Soal Tes SKD

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pandemi Covid-19 membuat sejumlah sektor usaha mengalami kelesuan, sehingga kenaikan pada UMR Jakarta 2021 hanya ditujukan untuk bisnis yang tak terdampak pandemi.

Dengan mempertimbangkan pertumbuhan PDB dan tingkat inflasi secara nasional, kenaikan UMP adalah sebesar 3,27 persen yang mengacu pada perhitungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved