Putusan MK Soal Hasil Pilkada Yalimo Dinilai Cederai Prinsip Demokrasi, SDI Ajukan Eksaminasi Publik
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Yalimo Provinsi Papua dinilai sangat dangkal dan kontroversi.
Editor:
Wahyu Septiana
lihat foto
ISTIMEWA
Ilustrasi hukum - Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Yalimo Provinsi Papua dinilai sangat dangkal dan kontroversi.
Andrean berharap eksaminasi publik tersebut dapat diperhatikan pemerintah demi keadilan dan kepastian hukum, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Yalimo, Papua.
"Eksaminasi publik ini telah kami sampaikan juga kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia serta lembaga-lembaga dan instansi penegak hukum agar hal prinsip terkait dengan demokrasi menjadi perhatian yang paling utama demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum," katanya.
"Eksaminasi ini merupakan bentuk keterlibatan publik dalam melakukan pengawasan," kata dia.
Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Putusan MK Soal Sengketa Pilkada Yalimo Dinilai Cacat Hukum
![[FULL] Kursi Menpolkam Budi Gunawan yang Belum Diisi Presiden saat Reshuffle, Pakar: Ada Prof Mahfud](https://img.youtube.com/vi/1heRJr2NdnY/mqdefault.jpg)
