Ketua KPU Jakarta Barat Tunggu Bukti Anggota DPRD Soal Pemotongan Upah Pantarlih

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, KEBON JERUK - Ketua KPU Jakarta Barat, Cucum Sumardi meminta Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah untuk melapor ke pihaknya jika memang memiliki bukti adanya pemotongan upah untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (pantarlih).

Diketahui, isu adanya pemotongan upah pantarlih di Jakarta Barat viral usai Ima mencuit di akun Twitternya.

"Kami menunggu bukti itu disampaikan ke KPU Jakarta Barat sehingga kami bisa melakukan kroscek ke oknum PPS yang bersangkutan."

"Jika terbukti melakukan pemotongan honor pantarlih maka kami akan mengambil tindakan terhadap oknum PPS tersebut, tapi kalau hanya cuitan di medsos seolah mengeneralisir semua PPS," ujar Cucum saat dikonfirmasi, Senin (10/4/2023).

Diketahui, dalam aduan yang diterima Ima dari sejumlah warga, dugaan pemotongan upah pantarlih terjadi di wilayah kelurahan Sukabumi Utara, Jelambar, Tangki dan Tomang.

Baca juga: DPRD DKI Klaim Pegang Bukti Pemotongan Upah Pantarlih, Sudah Ada yang Dikembalikan Usai Viral

Nominalnya ada yang Rp 50 ribu diberikan melalui perwakilan oknum RW hingga Rp 300 ribu kepada oknum PPS.

Cucum mengatakan, meski belum ada laporan resmi, pihaknya telah memanggil para PPS dari keempat kelurahan tersebut untuk meminta klarifikasi secara langsung.

Para PPS itu juga diminta membawa dokumen honor pantarlih.

Baca juga: KPU Jakarta Barat Bantah Dugaan Pemotongan Upah Pantarlih, Jelaskan Dua Mekanisme Pembayaran

Dari pertemuan itu, Cucum memastikan tak menemukan adanya pelanggaran pemotongan upah pantarlih.

Di hari Senin ini, Cucum mengatakan sebanyak 7.168 pantarlih di Jakarta Barat yang sempat tertunda pencairannya telah menerima sisa upah tahap dua mereka senilai Rp 1 juta.

Cucum mengakui memang ada pantarlih yang tidak menerima upah secara utuh Rp 1 juta.

Namun dia memastikan bukan karena disunat oknum melainkan karena yang bersangkutan memiliki cicilan di Bank BRI yang menjadi mitra pencairan upah pantarlih.

"Ada beberapa yang masalah teknis seperti ada yang langsung kepotong di rekeningnya karena dia punya utang di BRI," ujar Cucum.

Diberitakan sebelumnya,  Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengklaim memiliki bukti perihal pemotongan upah dari para pantarlih.

Hal itu dicuitkan Ima di akun Twitternya @imadya Senin (10/4/2023).

"Ketua KPU Jakbar kroscek nya sampai mana? Krna saya punya buktinya. Bahkan pantarlih2 dipaksa utk buat video kl tdk ada pemotongan. Ada beberapa pantarlih kelurahan yg awalnya mau dipotong krna ada berita ini jadi tdk jadi.

Saya membela hak pantarlih yg sudah bekerja," cuit Ima membalas komentar di akunnya.

Ima mengaku mendapatkan banyak aduan perihal pemotongan upah pantarlih ini.

Kata Ima, para pantarlih dibuat kebingunan dengan berapa nominal upah yang seharusnya mereka terima.

Diketahui,  pantarlih bekerja selama 2 bulan sejak 12 Februari 2023 sampai 14 Maret 2023.

Mereka bertugas melakukan pencocokan data pemilih dan membantu penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2024.

Merajuk pada aturan, pantarlih dijanjikan mendapat gaji Rp 2 juta atas tugasnhya tersebut.

Pembayaran dilakukan secara bertahap dengan masing-masing pembayaran Rp 1 juta.

Hal itulah yang diduga dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk 'menyunat' upah para pantarlih di Jakarta Barat.

"Di salah satu kelurahan di Jakarta Barat, dana sisa Rp 1 juta dipotong 30 persen oleh oknum PPS, dengan alasan pantarlih sebenarnya kerja 2 bulan, tapi kerjanya cuma sebulan.

Jadi honor dibulan tidak bekerja itu, tetap diterima pantarlih, tapi ada kebijakan dari PPS dipotong 30 persen atau senilai Rp 300 ribu," papar Ima.

Namun, Ima mengatakan setelah informasi isu dugaan pemotongan upah ini viral, para upah pantarlih yang tadinya disunat kini banyak yang sudah dikembalikan.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News