Eks Kapolda Jabar Yakin Pegi Setiawan itu Perong, Kuasa Hukum Bantah: Tidak Baca Putusan, Memalukan!

TRIBUNJAKARTA.COM - Perdebatan sengit sempat terjadi ketika eks Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Purn Anton Charliyan meyakini bahwa Pegi Setiawan ialah Perong, seperti yang disebut di putusan Mahkamah Agung. 

Namun, Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Toni RM, tak terima dengan pendapat Anton. 

Menurut Toni, Anton Charliyan tidak membaca isi putusan tersebut sehingga pernyataannya keliru. 

"Saya jamin, pak Anton Charliyan tidak baca putusan atas nama 8 terpidana yang inkrah. Saya jamin itu, memalukan itu," ujar Toni seperti dilansir dari Kompas Petang di Kompas TV yang tayang pada Minggu (30/6/2024). 

Toni melanjutkan di dalam isi putusan, satu dari tiga daftar pencarian orang (DPO) disebut Pegi alias Perong bukan Pegi Setiawan. 

"Anda baca tidak. Klien kami bukan Pegi alias Perong, tapi Pegi Setiawan," ujar Toni dengan suara meninggi. 

Anton kemudian membalas bahwa dia telah membaca isi putusan dari Mahkamah Agung. 

"Jangan anda bilang tidak membaca. Saya baca juga. Anda jangan men-judge (menghakimi)," balas Anton. 

Toni tetap berkeyakinan bahwa pria yang menjabat sebagai Kapolda Jabar tahun 2016 tersebut tak membaca isi putusan pengadilan. 

"Pak Anton ini tidak pernah baca putusan pengadilan. Karena Pak Anton mengatakan yang sudah inkrah ini PS. Bukan PS, PS itu klien kami Pegi Setiawan. Dalam putusan Pegi alias Perong bukan Pegi Setiawan," jelas Toni. 

lihat foto

Namun, Anton mengatakan Pegi Setiawan tetap diyakininya sebagai DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky. 

Pegi Setiawan pun bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka saat ditangkap karena telah memenuhi dua alat bukti yang sah. 

Ia merujuk kepada isi dari putusan Mahkamah Agung. 

"Di sana sudah dijelaskan PS alias Pegi Perong alias Robi dan lain-lain. Makanya di sini sudah jelas ada dua alat bukti yang sah sehingga boleh untuk ditangkap," pungkasnya. 

Bakal bikin penyidik tercengang

Tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan mengaku sangat siap untuk beradu bukti dengan Polda Jawa Barat (Jabar) di sidang praperadilan yang akan dihelat di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin (1/7/2024).