Parkir Liar Dituding Bikin Rugi hingga UP Perparkiran Didesak Dibubarkan, Dishub DKI Bakal Telusuri
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo buka suara soal anggapan parkir liar bikin Jakarta rugi hingga triliunan rupiah.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Septiana
lihat foto
“Dan tentu keseluruhannya akan kami harapkan akuntabel dari sisi penyelenggaraan UP Perparkiran,” sambungnya.
Sebelumnya, Jajaran Komisi C DPRD DKI Jakarta yang membidangi terkait Keuangan menyoroti kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan.
Sebab, dewan melihat banyak kebocoran dana parkir yang seharusnya bisa diterima Pemprov DKI Jakarta melalui UPT Perparkiran.
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya mengatakan, hal itu terlihat dari kian menjamurnya persoalan parkir liar di Jakarta.
Dimaz menyarakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran dilelang ke pihak swasta jika tidak bisa diubah.
Politisi Golkar itu menilai, jika UPT Perparkiran dikelola pihak swasta juga menjadi lebih baik. Selain lebih optimal, kebocoran dana juga bisa dicegah.
Dengan dikelola secara tepat, pemasukan dari parkir bisa lebih banyak. Kemudian, pemasukkan diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Kalau enggak perform dan enggak ada terobosan, Komisi C menyarankan supaya UPT parkir dibubarkan dan dilelang ke swasta saja karena anggaran pendapatan daerah yang bocor kalau kita hitung sampai angka trilyunan rupiah, kan parah sekali ya?.
Jadi intinya kalau UPT Perparkiran nggak perform ya bubarin saja lelang ke swasta biar enak kontrolnya,” kata Dimaz usai rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta bersama jajaran UPT Parkir Dishub DKI yang membahas masalah pengelolaan parkir di Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Turut hadir dalam rapat tersebut Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Sutikno dan Anggota Komisi C Lukmanul Hakim.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Sutikno menyebut pendapatan dari parkir di Jakarta bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan kembali untuk pelayanan masyarakat.
"Kan lumayan bisa buat nambah PAD kan? Nah PAD ini kan juga kita kembalikan kepada masyarakat juga.
Mungkin ke pelayanan, mungkin kepada bentuk-bentuk produk bantuan-bantuan sosial buat yang membutuhkan, kan gitu ya," ucap Politisi PKB itu.
Hal senada disampaikan legislator dari PAN Lukmanul Hakim yang menyebut bahwa UPT Perparkiran Dishub DKI hanya menargetkan Rp30 miliar setahun dari parkir.
Namun, dia meyakini dengan banyaknya kantong parkir di Jakarta nilai pendapatan tidak sekecil itu.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.