Seperti Susno Duadji, Reza Indragiri Sebut Cara Polisi Umumkan Kasus Kematian Arya Daru Sudah Tepat

TRIBUNJAKARTA.COM - Psikologi forensik sekaligus kriminolog, Reza Indragiri Amriel, menilai cara penyampaian Polda Metro Jaya terkait hasil penyelidikan kematian Arya Daru Pangayunan (39) sudah tepat. 

Terkait cara kematian ADP, karena bukan tindak pidana, maka ada tiga kemungkinan, yakni alami (natural), bunuh diri, dan kecelakaan.

“Tapi info spesifiknya cukup disampaikan ke keluarga almarhum saja,” ujar Reza saat dikonfirmasi, Rabu (30/7/2025).

Meski sudah tepat, Reza menambakan catatan yang harus dibenahi dalam penyampaian kesimpulan tersebut.

“Karena almarhum meninggal bukan akibat pidana, berarti peristiwa yang ADP lalui seketika menjadi isu privat,” jelas dia.

Namun, Polda Metro Jaya malah memamerkan barang bukti yang salah satunya bersifat pribadi milik korban di hadapan wartawan.

“Akibatnya, sekarang malah berkembang kasak-kusuk ihwal sisi pribadi almarhum,” ujar dia.

“Padahal, dengan mengunci meninggalnya almarhum bukan sebagai akibat pidana, PMJ bisa mengingatkan khalayak agar mulai sekarang lebih membatasi diri saat menyoroti kehidupan almarhum,” tambah dia.

Mengenai isu privasi ini, menurut Reza, alangkah lebih baik bagi Polda Metro Jaya mempunyai kepekaan ekstra saat mengekspos properti pribadi ke publik.

“Jadi, ringkasnya, penyampaian lisan oleh PMJ saat konpers sudah oke, namun display objeknya agak offside. Secara umum, bravo PMJ,” tegas dia.

Senada dengan Susno Duadji

Eks Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duadji, menerima sikap Polri yang tidak mempublikasikan motif di balik kematian diplomat Arya Daru Pangayunan (39). 

Susno menilai motif kematian Arya Daru tak etis untuk disampaikan ke publik.

Hal ini juga bertujuan untuk menjaga perasaan dari keluarga besar yang ditinggalkan. 

Menurutnya, motif kematian sang diplomat sebaiknya hanya diketahui sebatas keluarga saja. 

Sebelum menggelar konferensi pers, Polri, sudah menyampaikan hasil penyidikannya di depan pihak keluarga korban, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), para pakar, dan petinggi Polri.