Reses ke 24 Titik, Politikus PSI Dapat Keluhan Banjir yang Semakin Parah di Jakarta

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo menyoroti serius persoalan banjir yang kembali dikeluhkan warga di berbagai wilayah ibu kota. 

Hal ini berdasarkan hasil reses di 24 titik yang baru-baru ini dia lakukan, mayoritas warga mengeluh permasalahan banjir yang kian parah.

Menurut Politikus PSI itu, banjir yang semakin parah dan berulang menjadi sinyal bahwa kerja pengendalian banjir Pemprov DKI belum optimal. 

Ia menegaskan pemerintah tidak boleh hanya fokus pada penanganan setelah banjir terjadi, tetapi harus memperkuat langkah pencegahannya.

“Dari hasil reses kemarin, di 24 titik kegiatan bersama warga, banyak sekali keluhan soal banjir yang makin parah dan berulang di permukiman. Ini harus menjadi perhatian Pemprov, bukan hanya soal pengendalian banjir tapi juga pencegahannya,” kata Francine, Sabtu (22/11/2025). 

Francine menilai pengerukan saluran air dan kali di seluruh Jakarta harus dilakukan secara rutin dan terjadwal. 

Ia menyebut, langkah ini sangat membantu mengurangi potensi banjir ketika intensitas hujan tinggi.

“Salah satu langkah yang harus rutin dilakukan adalah pengerukan saluran air dan kali. Ketika pengerukan rutin, itu sangat membantu agar banjir tidak terlalu parah,” kata dia.

Selain pengerukan, ia juga menekankan pentingnya normalisasi sungai, pembangunan tanggul, dan berbagai upaya struktural lain yang harus dilakukan sejak musim kemarau. 

"Saya minta agar pekerjaan pengendalian banjir dilakukan saat musim kemarau, bukan menunggu hujan datang atau menunggu laporan warga baru bekerja," tegas dia. 

Francine mencontohkan, proyek penanggulan di beberapa titik Jakarta Selatan yang dinilai tidak efektif karena dikerjakan pada waktu yang tidak tepat.

“Di Jakarta Selatan, khususnya Setiabudi dan Pesanggrahan, ada pekerjaan penanggulan yang dilakukan saat musim hujanAkibatnya tidak efektif," ucapnya.

"Bahkan di Kali Pesanggrahan, penanggulan yang sedang dibangun jebol karena dikerjakan saat musim hujan. Belum berfungsi, tapi sudah rusak duluan,” sambungnya.

Menurutnya, kerusakan itu mencerminkan lemahnya perencanaan dan tata kelola proyek. Ia meminta Pemprov DKI memperbaiki metode kerja agar insiden serupa tidak kembali terjadi.

Ia berharap Pemprov DKI bergerak lebih cepat dan tepat dalam menyiapkan program mitigasi banjir sehingga warga Jakarta tidak kembali menjadi korban banjir berulang setiap tahun.

“Ini menunjukkan perencanaan dan tata kelola yang tidak efisien. Pemprov harus memperbaiki cara kerja ini,” tegas Francine.

Berita Terkait

• Baca juga: Buntut Insiden Ledakan di SMAN 72 Jakarta, DPRD Sarankan Konten Kekerasan dan Radikalisme Dibatasi
• Baca juga: Gubernur Pramono Harus Gerak Cepat Tangani Pohon Tumbang, DPRD : Jangan Sampai Kejadian Lagi
• Baca juga: DPRD DKI Dukung Pembatasan Akses Kekeran di Medsos bagi Pelajar, Usai Ledakan SMAN 72 Jakarta

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita