Jurnalis Senior Nilai Tepat Langkah Istana Kembalikan ID Pers, Kritik Perlu Respons Cepat

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Pencabutan ID Pers milik Jurnalis CNN Indonesia oleh Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden tengah menjadi sorotan publik.

Menurut jurnalis senior, Muda Saleh, langkah BPMI sangat tidak terpat karena kerja Pers dilindungi oleh Undang-Undang.

"Saya rasa kurang tepat dan sangat disayangkan, karena kerja kerja Jurnalis dilindungi undang undang" ujarnya, Senin (29/9/2025).

Namun, Muda Saleh juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Istana untuk mengembalikan ID Pers tersebut usai kasus ini viral.

Artinya, ujar dia, pihak Istana sadar bahwa kritikan itu tujuannya untuk membangun.

"Yang kedua saya mengapresiasi respon cepat pihak istana yang langsung mengembalikan ID Card jurnalis tersebut untuk bisa kembali meliput. Jadi setiap ada kritikan harus ditanggapi dengan cepat", paparnya. 

Jurnalis senior yang telah bergelut disejumlah media massa Nasional selama 25 tahun lebih ini, meyakini bahwa pemerintahan Prabowo Subianto saat ini sangat objektif dan terbuka. 

"Kalau ada yang tidak baik jangan ditutup-tutupi lalu dikemas di media sosial seakan akan tidak ada apa apa, karena Pemerintahan Prabowo Subianto ini sangat luar biasa, bijak dan objektif.

Jadi kalau ada kritik direspon cepat dan kalau ada peristiwa harus ditindak dengan cepat, cari solusinya" paparnya.

Diketahi, pihak Istana telah meminta maaf dan mengembalikan ID card khusus liputan di Istana kepada jurnalis CNN.

Mereka menyesali insiden tersebut dan menjamin tidak akan mengulanginya.

"Permintaan maaf dan pengembalian ID oleh Istana menjadi langkah yang sudah tepat untuk meredakan ketegangan, berjanji kejadian serupa tak terulang lagi.

Ini menegaskan bahwa BPMI telah menjunjung tinggi prinsip kebebasan pers dan peran jurnalistik dalam demokrasi," tegasnya.

Sebelumnya, pencabutan ini terkait saat jurnalis tersebut menanyakan soal kasus program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto, yang dianggap pihak istana sebagai pertanyaan di luar agenda.

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita