Politikus Nasdem Lantang Bongkar Borok Rezim Jokowi di DPR, Ketua Harian PSI Beri Sindiran

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem, Mori Hanafi, membongkar borok kebijakan Jokowi semasa menjabat presiden di sekor infrastruktur.

Youtube TV Parlemen
REZIM JOKOWI JAHAT - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem, Mori Hanafi, saat bicara di rapat kerja Komisi V dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).Pada kesempatan itu, Mori menyebut rezim Presiden Jokowi jahat karena membuat bendungan tanpa mengindahkan fungsinya. 

Ali menyindir balik Mori dengan menyebut NasDem sebagai koalisi pemerintah pada era Presiden Jokowi.

"Bukannya dulu Fraksi Nasdem itu bagian daripada Pak Jokowi? Mungkin anggota DPR belum belajar juga kali ini ya. Presiden itu pengambil kebijakan ya. Terus kemudian teknisnya itu adalah PU," ujar Ali saat ditemui di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/11/2025), dikutip dari Kompas.com.

"Kemudian turun ke balai perencanaan, kemudian gubernur itu ada kerja bersama. Terus kalau membangun bendungan, terus fungsionalnya tentunya pasti setelah bendungan selesai, akan dibangun dengan jaringan tersiernya. Akan dibangun dengan persawahannya," sambungnya.

Ali bertanya-tanya kenapa Jokowi malah dituding jahat karena itu.

Dia kembali menekankan bahwa pasti ada menteri yang merencanakan teknis daripada kebijakan pembangunan bendungan di masa lalu.

"Terus kok Jokowi-nya yang jahat? Mungkin DPR-nya belum belajar kali ya. Bahwa satu rencana pembangunan itu, Presiden-nya membangun, membuat kebijakan, kemudian di tataran menteri merencanakan teknis dan lain-lain. Tapi tidak bisa direncanakan dalam satu waktu, kemudian selesai," jelas Ali.

Menurut Ali, berhubung Presiden Prabowo Subianto mendukung keberlanjutan, maka proyek-proyek di zaman Jokowi bakal difungsionalkan. Dia pun mendesak Nasdem agar terus mengawal setiap pembangunan yang mereka setujui.

"Nah, tugas DPR itu kemudian berteriak, bersuara, termasuk teman-teman dari Fraksi Nasdem yang dulu menjadi bagian orang yang menyetujui penganggaran daripada proyek itu, pembangunan bendungan itu, harusnya mampu mensuarakan itu untuk meneruskan pembangunannya sampai dia fungsional. Harusnya mampu mengawal setiap pembangunan, apalagi bendungan masyarakat," katanya.

Berita Terkait

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita

Sumber: Tribun Jakarta
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved