TAG
Apindo
-
Apindo minta penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2023 tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Senin, 21 November 2022
-
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Pemenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023.
Senin, 21 November 2022
-
Apindo wanti-wanti soal aturan terkait upah minimum provinsi (UMP) DKI yang akan ditetapkan pada 2023 mendatang.
Kamis, 17 November 2022
-
Apindo mengingatkan soal aspek legal untuk acuan Upah Miminum Provinsi (UMP) 2023 mendatang. Penetapan UMP ini tak bisa dilakukan sembarangan.
Kamis, 27 Oktober 2022
-
Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo membocorkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023, benarkah tidak sesuai tuntutan buruh?
Rabu, 26 Oktober 2022
-
Menurut Gembong, hal itu tidak akan terjadi jika Anies Baswedan selaku pengambil kebijakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada
Kamis, 14 Juli 2022
-
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Rany Mauliani memastikan berpihak kepada buruh dalam menyikapi dinamika UMP DKI 2022.
Selasa, 12 Juli 2022
-
Kepala Bidang Pengupahan dan Jamsos DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Nurjaman, buka suara soal gugatan yang dikabulkan PTUN.
Selasa, 12 Juli 2022
-
Peneliti CIDES Jumhur Hidayat dihadirkan dalam sidang soal gugatan APINDO DKI tentang Keputusan Gubernur DKI terkait Upah Minimum Propinsi (UMP)
Rabu, 8 Juni 2022
-
Kadin DKI Jakarta menegaskan tak akan menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022.
Rabu, 19 Januari 2022
-
Tuntutan ke Anies Baswedan kebijakan kenaikan upah minimum regional ( UMR) atau upah minimum provinsi maupun UMP DKI Jakarta 2022 jadi 5,1 persen.
Selasa, 18 Januari 2022
-
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi santai gugatan yang dilayangkan pengusaha atas kebijakan Gubernur Anies Baswedan menaikkan UMP
Senin, 17 Januari 2022
-
Apindo juga mendesak agar orang nomor satu di DKI itu menaikan UMP 2022 sebesar 0,8 persen sesuai dengan kebijakan yang diterbitkan pada November lalu
Senin, 17 Januari 2022
-
Meski sudah diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2022 kemarin, penolakan masih tetap terjadi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta.
Sabtu, 8 Januari 2022
-
Apindo DKI Jakarta telah melayangkan surat ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebanyak dua kali soal revisi UMP DKI Jakarta menjadi 5,1 persen.
Jumat, 31 Desember 2021
-
Diketahui, Anies telah meneken Kepgub DKI Jakarta dengan Nomor 1517 Tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2022.
Selasa, 28 Desember 2021
-
Pengusaha yang merasa tak diajak bicara soal penetapan UMP 5,1 persen ini pun bersiap menuntut Anies.
Selasa, 28 Desember 2021
-
Para buruh di daerah pun akan memaksa kepala daerah mereka untuk mengikuti kebijakan yang diambil Anies Baswedan.
Kamis, 23 Desember 2021
-
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyebut, formulasi besaran UMP 2022 yang diatur dalam PP Nomor 36/2021 belum memenuhi rasa keadilan.
Rabu, 22 Desember 2021
-
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara perihal Pemprov DKI yang bakal merevisi kembali aturan UMP DKI 2022.
Rabu, 22 Desember 2021
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved