Petinggi Pemprov DKI Absen, Komisi B Semprot Wacana Jalan Berbayar di Jakarta

TRIBUNJAKARTA.COM - Rapat antara Komisi B dengan Pemprov DKI Jakarta membahas wacana pemberlakuan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) terpaksa ditunda.

Hal itu karena perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta, di antaranya  Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Sri Haryati tak hadir dalam rapat tersebut.

Dari jajaran Pemprov DKI Jakarta yang hadir dalam sidang di Komisi B diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo.

Rupanya hal itu tak membuat para anggota Komisi B puas.

Mereka bersikeras Sri Haryati selaku  Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI untuk hadir dalam rapat tersebut.

Baca juga: 7 Kendaraan yang Tak Bakal Kena Sistem ERP di Jakarta, Ini Daftarnya

Namun hingga batas waktu yang ditentukan, Sri Haryati tak juga bisa dihubungi.

Syafrin menyebut Sri Haryati sedang ada kegiatan lain di Pemprov DKI Jakarta.

Hal itu pun membuat Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail memutuskan untuk menunda rapat.

"Karena yang bersangkutan sangat penting untuk bisa hadir dan ternyata berbenturan waktunya maka rapat kita akan kita reschedule pada pekan depan," kata Ismail menutup rapat hari ini, Senin (16/1/2023).

Disemprot Komisi B

Meski sidang ditunda, wacana penerapan jalan berbayar atau ERP di Jakarta pun mendapat penolakan dari sejumlah anggota Komisi B yang hadir dalam rapat.

Anggota Komisi B dari Fraksi Gerindra, Adi Kurnia Setiadi menegaskan dirinya menolak wacana penerapan jalan berbayar di Jakarta.

"Pastinya saya pribadi menolak, jelas-jelas menolak," kata Adi dalam sidang.

Dia menegaskan, dengan total APBD DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp 83,7 triliun tak seharusnya warga diminta untuk membayar jalan.

"Dengan APBD mau 100 triliun, itu kan duit rakyat.

Baca juga: Daftar 7 Kendaraan yang Kebal Sistem ERP di Jakarta, Salah Satunya Sepeda Listrik

Seharusnya yang tadinya berbayar digratiskan, bukan yang tadinya tidak berbayar malah suruh berbayar.

Itulah aturan atau negara hadir," bebernya.

Hal senada disampaikan Hasan Basri Umar dari Fraksi NasDem.

"Kalau jalan tol dibangun oleh swasta, wajar itu bayar.

Tapi jalan ini kan dibayar pakai pajak masyarakat, masa kita harus bayar," tuturnya.

Lebih lanjut dia menyebut penerapan jalan berbayar hanya akan memindahkan lokasi kemacetan di Jakarta.

"Itu kan sama saja memindahkan kemacetan ke tempat yang lain. 

Coba kita diskusi dulu agar masyarakat yang bayar pajak tidak merasa dirugikan," kata dia.

Kritikan tak kalah pedas datang dari Manuara Siahaan soal wacana penerapan jalan berbayar.

Terlebih, perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Sri Haryati tak hadir dalam rapat tersebut.

"Kalau seperti ini sikapnya (tak hadir), apalagi ini rapat perdana di 2023, ibu asisten saya kira tidak menunjukan kesungguhan hati dalam proses ini, termasuk kepala biro ekonomi.

Apalagi ini adalah inisiatif dari Pemprov DKI," kritik Maruara.

Diketahui, rencananya akan ada 25 ruas jalan di Jakarta yang akan dikenakan tarif berbayar yakni; 

Jalan Pintu Besar Selatan  

Baca juga: Wacana ERP Kembali Digulirkan Pemprov DKI, Bagaimana Nasib Kebijakan Ganjil Genap? 

Jalan Gajah Mada 

Jalan Hayam Wuruk  

Jalan Majapahit 

Jalan Medan Merdeka Barat 

Jalan Moh. Husni Thamrin 

Jalan Jenderal Sudirman 

Jalan Sisingamangaraja 

Jalan Panglima Polim 

Jalan Fatmawati (Simpang Jalan Ketimun 1 - Simpang Jalan TB Simatupang) 

Jalan Suryopranoto 

Jalan Balikpapan 

Jalan Kyai Caringin 

Jalan Tomang Raya 

Jalan Jenderal S. Parman (Simpang Jalan Tomang Raya-Simpang Jalan Gatot Subroto) Jalan Gatot Subroto 

Jalan MT. Haryono 

Jalan D. I. Panjaitan 

Jalan Jenderal A. Yani (Simpang Jalan Bekasi Timur Raya-Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan); 

Jalan Pramuka 

Jalan Salemba Raya 

Jalan Kramat Raya 

Jalan Pasar Senen 

Jalan Gunung Sahari 

Jalan H. R. Rasuna Said