Ucapan Kontroversial Wakil Ketua DPR Cucun Disorot, Kepala BGN Tegas: SPPG Wajib Diisi Ahli Gizi

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa keberadaan tenaga yang memahami gizi adalah syarat mutlak.

|
Penulis: Elga Hikari Putra | Editor: Wahyu Septiana
Kolase TribunJakarta/Nitis Hawaroh/Tribunnews.com/Kompas.com/Shela Octavia
WAJIB ADA AHLI GIZI - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dengan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa keberadaan tenaga yang memahami gizi adalah syarat mutlak. 

TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal yang menyebut tidak membutuhkan ahli gizi dan Persatuan Ahli Gizi (Persagi) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Begini, itu bukan sikap Badan Gizi Nasional," kata Dadan saat menghadiri peluncuran kampanye nasional bertajuk “Makan Bergizi Hak Anak Indonesia" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

Dadan menegaskan program MBG dirancang dengan tidak menetapkan menu standar nasional. 

Oleh karena itu, ujar dia, di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus ada orang yang paham tentang gizi.

"Nah prioritas pertama di tahap awal adalah sarjana gizi," kata dia.

Keterbatasan Lulusan Gizi

Namun, ia mengakui kebutuhan tenaga yang besar tidak seimbang dengan jumlah lulusan gizi yang tersedia.

“Kita tahu bahwa produksi sarjana gizi itu terbatas, sementara program ini terus berjalan. Jadi ketika terjadi kelangkaan sarjana gizi, Badan Gizi harus mencari jalan keluar,” ujarnya.

Banyak Dibaca:

Beri Kesempatan Disiplin Ilmu Lain

Untuk menutupi kekurangan tersebut, BGN mulai melibatkan lulusan dari beberapa jurusan yang memiliki bekal pengetahuan gizi dalam kurikulumnya.

“Contohnya kesehatan masyarakat, itu pasti ada pelajaran gizi di dalamnya. Teknologi pangan, ada pengetahuan gizi. Pengolahan makanan, pasti dengan gizi di dalamnya,” kata Dadan.

Menurutnya, BGN telah mengeluarkan surat edaran agar lulusan dengan latar belakang tersebut ikut mendaftar dan terlibat dalam pelaksanaan program makan bergizi.

KAMPANYE NASIONAL - Kepala BGN, Dadan Hindayana saat meluncurkan kampanye nasional bertajuk “Makan Bergizi Hak Anak Indonesia
Kepala BGN, Dadan Hindayana saat meluncurkan kampanye nasional bertajuk “Makan Bergizi Hak Anak Indonesia", Senin (17/11/2025). (TRIBUNJAKARTA.COM/ELGA PUTRA)

Tiap SPPG Harus Ada yang Paham Gizi

Dadan menegaskan bahwa keberadaan tenaga yang memahami gizi adalah syarat mutlak.

“Tidak mungkin satu SPPG berjalan tanpa orang yang mengetahui tentang gizi.”

Ia menyebutkan bahwa kini sarjana gizi, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, dan sarjana pengolahan makanan dipersilakan untuk terlibat agar pelaksanaan program tetap berjalan optimal.

"Jadi sekarang disilakan sarjana gizi, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, sarjana pengolahan makanan untuk terlibat dalam program makan bergizi," kata Dadan.

Tuai Sorotan

Kejadian ini bermula saat seorang peserta dalam acara bertajuk Rapat Konsolidasi SPPG memberikan solusinya terkait kesulitan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencari Ahli Gizi.

Peserta tersebut meminta jika memang nantinya pengawas di SPPG tidak memiliki latar belakang pendidikan gizi, maka ia ingin tidak digunakannya embel-embel orang terpilih tersebut sebagai ahli gizi.

"Jika memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel Ahli Gizi lagi," ujarnya dikutip pada Senin (17/11/2025).

"Tetapi cukup sebagai posisi pengawas produksi dan kualitas atau QA (quality assurance) atau QC (quality control)," sambungnya.

Kemudian, peserta itu turut memberikan solusi lain, yakni dengan mengatakan BGN bisa menggandeng Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) guna memenuhi kebutuhan ahli gizi di tiap SPPG.

"Nanti mungkin ke depannya, BGN bisa berkolaborasi dengan organisasi profesi Persagi," katanya.

Peserta itu turut mengingatkan jika nantinya BGN merekrut ahli gizi yang tidak berlatar belakang pendidikan gizi, maka makanan yang diberikan kepada penerima manfaat dikhawatirkan tidak sesuai dengan gizi yang dibutuhkan.

Selain Persagi, peserta itu juga menyarankan BGN bisa turut menggandeng organisasi profesi lain yakni Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI).

KRITIK KERAS - Konten kreator, Dj Donny menanggapi terkait pernyataan viral Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal soal ahli gizi. (Kompas.com/Shela Octavia dan Tangkapan layar Instagram ).
KRITIK KERAS - Konten kreator, Dj Donny menanggapi terkait pernyataan viral Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal soal ahli gizi. (Kompas.com/Shela Octavia dan Tangkapan layar Instagram ). (Kompas.com/Shela Octavia dan Tangkapan layar Instagram)

Saat peserta tersebut masih berbicara, Cucun langsung memotongnya. Sehingga timbullah perdebatan.

Hingga muncul pernyataan dari peserta 'Apakah boleh kasih solusi satu lagi?."

"Itu kan terkait profesi kamu. Cukup ya? Kamu itu (bicaranya) terlalu panjang. Yang lain kasihan," timpal Cucun.

"Boleh satu lagi (memberikan solusi)?" sahut peserta itu lagi.

"Udah, udah cukup," jawab Cucun lagi.

Kemudian, peserta tersebut diminta untuk duduk oleh Cucun.

Selanjutnya, Cucun menyebut peserta yang memberikan solusi untuk BGN sebagai sosok yang arogan.

Ia menyebut menyebut segala kebijakan termasuk soal perlu atau tidaknya ahli gizi dalam program MBG diputuskan oleh dirinya selaku Wakil Ketua DPR.

"Saya nggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya," bebernya.

Dia lantas menyebut bakal rapat dengan BGN untuk mengubah diksi ahli gizi dalam program MBG.

Cucun menyebut diksi tersebut bakal diganti menjadi 'tenaga yang menangani gizi'.

Dengan perubahan tersebut, Cucun menegaskan BGN tak perlu lagi merekrut ahli gizi untuk program MBG.

"Tidak perlu ahli gizi. Cocok nggak? Nanti saya selesaikan di DPR,"  jelasnya.

Kata Cucun, ahli gizi nantinya bisa diganti dengan orang yang lulusan SMA dan diberi pelatihan tiga bulan terkait gizi.

Cucun menyebut mereka yang mengikuti pelatihan tersebut akan diberi sertifikat dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

"Nanti tinggal ibu Kadinkes melatih orang. Bila perlu di sini, di kabupaten itu, punya anak-anak yang fresh graduate, anak-anak SMA cerdas, dilatih sertifikasi, saya siapkan BSNP."

"(Program MBG) tidak perlu kalian (ahli gizi) yang sombong seperti ini," ujarnya.

Berita Terkait

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved