Ketua KPU Jakarta Barat Tunggu Bukti Anggota DPRD Soal Pemotongan Upah Pantarlih

Hal itu dicuitkan Ima di akun Twitternya @imadya Senin (10/4/2023).

"Ketua KPU Jakbar kroscek nya sampai mana? Krna saya punya buktinya. Bahkan pantarlih2 dipaksa utk buat video kl tdk ada pemotongan. Ada beberapa pantarlih kelurahan yg awalnya mau dipotong krna ada berita ini jadi tdk jadi.

Saya membela hak pantarlih yg sudah bekerja," cuit Ima membalas komentar di akunnya.

Ima mengaku mendapatkan banyak aduan perihal pemotongan upah pantarlih ini.

Kata Ima, para pantarlih dibuat kebingunan dengan berapa nominal upah yang seharusnya mereka terima.

Diketahui,  pantarlih bekerja selama 2 bulan sejak 12 Februari 2023 sampai 14 Maret 2023.

Mereka bertugas melakukan pencocokan data pemilih dan membantu penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2024.

Merajuk pada aturan, pantarlih dijanjikan mendapat gaji Rp 2 juta atas tugasnhya tersebut.

Pembayaran dilakukan secara bertahap dengan masing-masing pembayaran Rp 1 juta.

Hal itulah yang diduga dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk 'menyunat' upah para pantarlih di Jakarta Barat.

"Di salah satu kelurahan di Jakarta Barat, dana sisa Rp 1 juta dipotong 30 persen oleh oknum PPS, dengan alasan pantarlih sebenarnya kerja 2 bulan, tapi kerjanya cuma sebulan.

Jadi honor dibulan tidak bekerja itu, tetap diterima pantarlih, tapi ada kebijakan dari PPS dipotong 30 persen atau senilai Rp 300 ribu," papar Ima.

Namun, Ima mengatakan setelah informasi isu dugaan pemotongan upah ini viral, para upah pantarlih yang tadinya disunat kini banyak yang sudah dikembalikan.

Baca artikel menarik lainnya TribunJakarta.com di Google News