Sesalkan Pemecatan Massal Guru Honorer di Jakarta, PKS Minta Disdik DKI Tunda Program Cleansing

Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono ini menyebut, penataan pegawai honorer pada satuan pendidikan telah dilakukan sejak 11 Juli 2024.

Penataan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 63 Tahun 2022. 

Dalam regulasi itu dijelaskan bahwa guru honorer harus memenuhi persyaratan, seperti bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik), memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan belum mendapat tunjangan profesi guru.

Sesuai dengan Persesjen Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2018 dijelaskan juga bahwa persyaratan NUPTK untuk guru honorer ialah oleh kepala dinas.

Namun saat ini dari 4.000 guru honorer yang ada di lingkungan Disdik DKI Jakarta, tak ada satu pun yang diangkat oleh kepala dinas.

“Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Disdik. Mereka dibiayai dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” ujarnya.

“Sehingga NUPTK-nya tidak dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya menjelaskan.

Selama periode 2017 hingga 2022, Disdik DKI Jakarta sejatinya sudah mengeluarkan instruksi dan surat edaran terkait pengangkatan guru honorer yang harus mendapatkan rekomendasi dari Disdik DKI Jakarta.

Namun, sosialisasi tersebut ternyata tak dijalankan dengan baik, sehingga Disdik DKI terpaksa melakukan aksi bersih-bersih guru honorer.

“Mutu serta kompetensi dari tenaga pengajar menjadi prioritas untuk ditata, karena sentuhan serta pola mengajar dari guru maka dapat langsung terlihat prestasi yang dapat diraih oleh peserta didik di sekolah,” tuturnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya