Interpelasi Gelaran Formula E Bisa Buka Pintu Hak Angket DPRD DKI Jakarta Terhadap Gubernur Anies

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan dan PSI masih terus berupaya mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pengajuan hak interpelasi terhadap Anies terkait kebijakan meneruskan gelaran Formula E pada 2022.

Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam mengatakan hak interpelasi DPRD DKI Jakarta yang digulirkan fraksi PDI Perjuangan dan PSI merupakan sebuah mekanisme kontrol dewan terhadap eksekutif atau Gubernur.

"Tentu ini sebuah hak DPRD menggunakan hak interpelasi ini. Yang perlu dilihat urgensi dari interpelasi ini, apakah sekadar motif politik pragmatis atau memang menjadi kebutuhan," kata Arif melalui pesan singkat, Selasa (7/9/2021).

Arif menilai pengajuan hak interpelasi masih memungkinkan. Hal tersebut merujuk pada syarat minimal pengusul interpelasi.

"Fraksi PSI di DPRD berjumlah 8 orang, sedangkan Fraksi PDIP berjumlah 25 orang. Artinya peluang interpelasi sangat besar," imbuh Arif.

Bila interpelasi berjalan, Arif mengatakan semestinya fraksi-fraksi fokus untuk menanyakan kebijakan Gubernur mengenai Formula E, terutama soal anggaran.

"Apakah akan menjurus angket sangat bergantung jika ada masalah besar tentu kemungkinanHak angket masih terbuka," ujar Arif.

Baca juga: Interpelasi Anies Soal Formula E, Alasan PDIP Bereaksi Keras: Gubernur Melawan Rakyat

Diketahui, Hak angket, yakni hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Terpisah, Pengamat politik Adi Prayitno menyebutkan hak interpelasi terhadap Anies Baswedan memiliki nuansa cukup politis.

Publik, kata Adi, bakal bertanya latar belakang polemik Formula E.

"Soal substansi. Tentu ini enggak bakal ketemu antara yang pengusul interpelasi dengan mereka yang menolak, sampai kiamat sampai lebaran kuda enggak mungkin ketemu," kata Adi dikutip dari tayangan Apa Kabar Indonesia Malam yang tayang pada 2 September 2021.

Baca juga: Muncul Spanduk Formula E Enggak Seru di Jakarta Timur, Satpol PP Turun Tangan Lakukan Penertiban

Adi mengatakan rencana hak interpelasi saat ini naik level menjadi persoalan politik. Ia melihat bangunan opini yang dibangun tidak serempak.

Adi mencontohkan sejak awal PSI terlihat seakan-akan Formula E harus dihentikan.

"Tapi statement politisnya Formula E lanjut enggak apa-apa tapi jangan dana APBD," imbuhnya.

Sementara pernyataan PDIP, kata Adi, hanya bertanya soal Formula E.

Tetapi, lanjutnya, pernyataan PDIP selama ini diawali temuan BPK seolah-olah penyelenggaraan Formula E berpotensi merugikan keuangan daerah.

Baca juga: Massa Geruduk Gedung DPRD DKI Jakarta Tolak Formula E, Aparat Sigap Bubarkan Kerumunan

"Yang menjadi ramai bukan soal bertanya kepada Pak Anies. Mending dananya digunakan untuk warga yang Covid, bukan sesederhana itu," imbuhnya.

"Interpelasi itu adalah hak politik yang cukup istimewa. Kalau itu digunakan orang melihat ingin nangkap burung pakai katapel. Bila interpelasi yang disetujui. Nembak Pak Aies pakai rudal ada tingkat kesalahan yang diasumsikan cukup serius," tambah Adi.

Bila hak interpelasi disetujui, kata Adi, maka akan membuka pintu bagi pengajuan hak lain anggota DPRD DKI Jakarta.

"Kalau ini disetujui, dalam tanda kutip membuka ruang pintu hak lain bermunculan seperti hak angket dan Anies akan dibully," imbuhnya.

Alasan PDIP Bereaksi Keras

Fraksi PDI Perjuangan mengungkap alasan mereka bereaksi keras mengenai gelaran Formula E.

Dimana PDI Perjuangan bersama PSI menggulirkan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Politikus PDI Perjuangan sekaligus Anggota DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengungkapkan alasan pengajuan hak interpelasi.

"Kenapa kami bereaksi keras terhadap interpelasi. Itu kan hak paling rendah yang dimiliki anggota dewan," kata Ima Mahdiah dikutip TribunJakarta.com dari dari akun YouTube TERAS Channel Official, Selasa (7/9/2021).

"Bukan gubernur melawan rakyat tapi gubernur melawan rakyat. Kami perwakilan rakyat DKI," tambah Ima Mahdiah.

Mantan Staf AHok itu menuturkan Fraksi PDIP merupakan perpanjangan tangan rakyat untuk menyampaikan aspirasi.

Pasalnya, kata Ima, rakyat tak dapat langsung menyampaikan aspiranya. Sehingga Fraksi PDI Perjuangan mewakili aspirasi itu.

"Kami mau bertanya kenapa masa pandemi ini menganggarkan untuk hal-hal yang tidak penting balapan Formula e dalam waktu beberapa jam menghabiskan beberapa triliun," kata Ima Mahdiah.

Baca juga: Spanduk Nonton Formula E Enggak Seru Nemplok di Jakarta Timur

Ia mempertanyakan kebijakan anggaran Pemprov DKI mengenai Formula E.

Padahal, kata Ima, anggaran itu bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Ia mencontohkan pandemi Covid-19 membuat banyak anak berstatus yatim piatu.

Anak-anak tersebut, kata Ima, tidak mau sekolah dan kuliah karena tak percaya diri.

"Tidak pede (percaya diri) karena tidak memiliki ibu dan ayah. Tidak ada yang bisa bayarin. Kenapa Pemprov DKI tidak peka dalam hal yang seperti itu," tuturnya.

Baca juga: Kemarin Didemo Agar Batalkan Formula E, Anies Kasih Kabar Baik Hari Ini Tentang Jakarta

Ima pun mengungkapkan awal Fraksi PDIP menggulirkan hak interpelasi.

Dimana terdapat rekomendasi laporan BPK mengenai temuan kelebihan bayar serta yang belum dibayar.

"Jadi berapa item pokoknya total sampai berapa ratus miliar, jadi kelihatannya kayak ada sengaja gitu. Enggak tahu pengen WTP atau memang ada kesengajaan ini yang makanya sekarang mereka takut ini kita mau interpelasi," ujarnya,

Ia menuturkan salah satu pemeriksaan BPK yakni Formula E.

Ima menilai belum banyak yang tidak mengetahui gelaran Formula E.

Baca juga: Pengamat Curiga Fraksi DPRD DKI Tolak Interpelasi Tutupi Ketidakberesan Formula E

Masyarakat, kata Ima, hanya banyak mengetahui gelaran balap Formula 1.

"Formula E ini setelah kammi baca peraturan MoU-nya ini sudah langsung di dianggarkan sampai 2024. Yang masih jadi pertanyaan kenapa Pak Anies kan jelas 2022 selesai," katanya.

"Kan kita enggak ingin memberatkan yang berikutnya untuk bayar commitment fee. Setelah kami berdasarkan laporan audit BPK, kami lihat bahwa Formula E ini tidak ada transparansi dari awal," tutur anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.

Selain itu, Ima mengatakan pihak Pemprov DKI tidak memberikan studi kelayakan yang jelas saat rapat di DPRD DKI Jakarta.

"Sampai terakhir rapat mereka tidak bisa sampaikan studi kelayakan yang benar," kata Ima

Wagub DKI Jakarta Minta Berdiskusi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi interpelasi PDI Perjuangan dan PSI soal penolakan Formula E.

Menurut dia, hal ini biasa terjadi dalam sistem pemerintahan.

Meski begitu, Ariza menyebut yang menolak Formula E sebaiknya duduk bersama guna menyampaikan aspirasinya.

"Kami minta yang tidak setuju silakan berdiskusi, dialog sampaikan keberatan dan alasannya, saya kira bisa kita carikan solusi," kata Ariza, kepada Wartawan, Sabtu (4/9/2021).

Baca juga: Desakan PDIP dan PSI hingga Demo Dukung Interpelasi Formula E, Wagub Riza Patria: Ayo Berdiskusi

"Dalam demokrasi ini ada yang pro dan kontra, biasa," lanjutnya. 

Ariza juga menanggapi ihwal sejumlah karangan bunga dukungan warga untuk interpelasi PDI-Perjuangan dan PSI yang menolak  Formula E.

Menurutnya, hal tersebut wajar dilakukan oleh masyarakat.

"Jadi, tidak bisa sekarang sekadar menolak sekalipun itu hak warga. Kami hormati yang setuju, kami hormati yang tidak setuju," tuturnya.

"Namun, apa yang diputuskan tentu melalui mekanisme aturan ketentuan dan peraturan yang ada," tutup Ariza. (TribunJakarta.com)